Oleh: Mokhamad Abdul Aziz
Peneliti di Monash Institute Semarang.
Hasil Pemilu Legislatif 2014 memang di luar
prediksi. Paling tidak hasil itu di luar perkiraan banyak lembaga survei.
Banyak lembaga survei yang sebelumnya memperkirakan bahwa PDI Perjuangan akan
mendapatkan angka fantastis pad pileg kali ini, ternyata perolehan
suaranya—berdasarkan hasil hitung cepat (quck caont)
beberapa lembaga survei—tidak mencapai 20 persen. Tidak hanya itu,
partai-partai Islam atau partai berbasis massa Islam; PPP, PKS, PKB, PAN, dan
PBB yang diprediksi akan tenggelam, justru mendapatkan suara signifikan.
Gabungan dari suara partai-partai itu mencapai angka 32 persen. Suara ini
meningkatkan dibandingkan dengan hasil Pileg 2009 yang hanya mendapatkan 29
persen. Tentu ini menjadi peluang tersendiri bagi partai berbasis agama itu.
Hasil yang demikian itu, mengharuskan semua harus
berkoalisi untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Dengan kata lain, tidak ada satupun partai yang bisa mengusung pasangan
capres-cawapres sendiri. Tidak adanya suara partai yang dominan ini menjadikan
peta koalisi di Pilpres 2014 semakin seru dan menarik. Para petinggi partai,
mau tidak mau, harus menjalin komunikasi yang intens dengan sesama elite atau
juga bisa tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh untuk menggalang dukungan di
pilpres nanti.
Hanya Fatamorgana
Bagi partai Islam—meskipun definisi 'partai Islam' itu sendiri sudah semakin kabur—momen
ini saharusnya menjadi titik balik untuk menyatukan kekuatan untuk membawa
aspirasi umat Islam. Ketua MPP PAN Amien Rais, misalnya, menggagas koalisi
Poros Tengah Jilid II, yang isinya adalah kumpulan partai Islam. Belakangan
namanya poros tersebut dinamakan sebagai 'Koalisi Indonesia Raya'. Namun, belum
sampai gagasan itu ditindaklanjuti, banyak pihak yang menentang ide tersebut.
Bahkan, dari para elite “partai Islam” banyak yang ragu dengan poros koalisi
ini. Pasalnya, jika asumsinya disamakan dengan Pilpres 1999, yang saat itu
mengusung KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden, maka saat ini banyak
yang memandang sulit mencari tokoh yang bisa diterima semua golongan laiknya
Gus Dur.
Oleh sebab itu, 'Koalisi
Indonesia Raya' dinilai hanya sebatas fatamorgana dan sangat sulit diwujudkan.
Bahkan, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai Islam
yang mengikiti Pemilu 2014 justru telah mengumumkan secara resmi bahwa partai
yang ia pimpin akan mendukung Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto di
Pilpres 2014, meskipun keputusan itu dibayang-bayangi isu pemecatan atas
dirinya dari jabatan ketua umum partai. Merapatnya PPP secara tidak langsung
menggugurkan ide poros partai islam. Inilah basa-basi koalisi yang sampai saat
ini belum jelas.
Menurut Saiful Mujani Research & Consulting memodelkan
tiga poros koalisi yang mungkin tercipta menjelang pemilihan presiden. Koalisi
terdiri atas satu partai poros dan dua-tiga partai mitra. Pertama, koalisi
Gotong Royong Perjuangan Indonesia terdiri atas PDI Perjuangan (18,9%), NasDem
(6,7%), PKB (9.8%). Koalisi ini memiliki jumlah suara terbesar, yaitu mencapai
36,4 persen. Kedua, koalisi Gerakan Amanat Indonesia Raya yang diketuai
oleh Gerindra (12%) dan meliputi PPP (6.3%), PAN (7,7%), dan PKS 6.9%). Jumlah
suara koalisi ini adalah 34,3 persen. Sedangkan poros ketiga, Koalisi
Karya Demokrat yang terdiri dari tiga partai, yaitu Golkar (15%), Demokrat,
(10%), dan Hanura (5,2%), yang semua itu berjumlah 30,2 persen. Sedangkan PBB
dan PKPI dianggap gugur karena tidak (Tempo, 19/04/2014).
Basa-Basi
Melihat kondisi semacam itu, elite partai Islam
kini sedang berhitung. Berapa keuntungan dan kerugian yang akan didapat. Yang
paling belum jelas adalah nasib Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai waga nahdliyin itu justru menawarkan ketiga capresnya; Mahfud MD,
Jusuf Kalla, dan Rhoma Irama kepada PDIP untuk dijadikan cawapres mendampingi
Jokowi, meski belum secara resmi diputuskan. Alasannya sederhana, bahwa antara
PDIP dan PKB sama-sama memiliki basis massa kuat di desa. Kontituen PDIP yang
mayoritas adalah kaum marhain dan PKB adalah kaum nahdliyin menjadi
salah satu alasan mereka untuk membangun desa.
Sementara Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat
Nasional juga belum jelas asikapnya. Komunikasi yang dibangun pun belum
menunjukkan hasil yang final. Hampir semua partai-partai Islam itu justru “anti
koalisi partai Islam”. Alasan yang mereka jelaskan memang tidak sejalan dengan
apa yang mereka kampanyekan di pileg lalu. Tentu umat Islam masih ingat saat
mereka dijanjikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan oleh partai-partai yang
mengaku berideologi Islam atau berbasis massa Islam.
Secara prosedural, kemungkinan-kemungkinan itu
saha-sah saja dilakukan oleh partai Islam. Namun, secara ideologi—jika ideologi
masih dianggap penting oleh mereka—tentu strategi itu harus dipikirkan lebih
matang lagi. Kini, parpol Islam dalam ketidakpastian dan lupa dengan konstituen
yang telah memilih mendukungnya. Mereka justru berburu keuasaan di lahan yang
sudah jelas-jelas potensial menang. Jokowi, Prabowo, dan (mungkin juga) ARB
menjadi pusat pembicaraan mereka saat ini.
Bukan dampak posisitif-negatif konstituennya yang
dipikirkan, tetapi lebih mengedepankan kepentingan elite agar masuk di struktur
kabinet pemerintahan nanti. Jika tidak bisa cawapres, maka jabatan-jabatan
menteri pun jadi rebutan. Bahkan, menjadi opisisi (mungkin) sama sekali tidak
dipikirkan oleh mereka. Padahal, keberanian bersikap sebagai oposisi bisa
mendorong citra partai Islam menjadi naik dan agar tidak selalu dinilai
pragmatis. Dengan begitu, partai Islam akan tetap kritis menyuarakan aspirasi
masyarakat, terutama umat Islam. Jika hanya terus-terusan menjadi pengikut,
maka peran partai Islam pun tidak signifikan, bahkan bisa jadi tak punya peran.
Wallahu a’lam bi al-shawaab.
