Politik Perlu Orang Baik

Oleh: Dr. Mohammad Nasih

Cukup beralasan jika dikatakan bahwa tak ada yang memiliki implikasi sedahsyat politik. Sebab, politik dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia saat ini. Kebijakan-kebijakan politik yang diklaim sebagai kehendak umum, walaupun sesungguhnya dibuat oleh hanya beberapa gelintir orang saja, memiliki kekuatan yang mengikat seluruh warga negara dalam lingkup yang sangat luas. Kebijakan politik yang baik, akan mengarahkan negara dan masyarakat kepada kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Itu disebabkan politik berkait sangat erat dengan kekuasaan.

Dalam konteks ini, kekuasaan bisa dikatakan berada dalam ruang yang bebas nilai. Ideologi yang mewarnai kekuasaanah yang sarat nilai karena dapat mewarnai kekuasaan negara. Ideologi yang berhasil mendominasi ruang kekuasaan itulah yang kemudian menjadi karakter negara. Ideologi menunjukkan orientasi politik orang-orang yang memperjuangkannya. Karena itu, penilaian baik dan jahat terhadap seorang aktor politik dapat diukur salah satunya dengan melihat ideologi yang dianut. Tentu saja ini sangat terbuka untuk diperdebatkan.

Baik atau buruk politik tergantung kepada siapa yang menjadi aktor-aktor dalam politik. Politik tidak lebih dari sekedar alat. Dan ia merupakan alat yang sangat efektif untuk menginstitusionalisasikan nilai yang diyakini oleh aktor-aktornya. Dengan ibarat yang sangat sederhana, politik bagaikan pisau dapur. Pisau dapur bisa digunakan untuk membantu kerja-kerja rumah tangga. Tapi juga bisa digunakan oleh para perampok untuk membunuh orang.

Karena itu, politik memerlukan orang-orang baik. Politisi yang baik sangat diperlukan karena karena politik lebih sering dilekati oleh stigma negatif, seperti politik itu kotor, jahat, kejam, dan stigma lain yang semacam itu. Stigma tersebut muncul sesungguhnya karena hanya berdasar kepada kasus-kasus negatif yang muncul sebagai bentuk-bentuk penyelewengan kekuasaan politik. Karena kasus-kasus itu, dalam beberapa bagian buku Politics and Morality (2009), Susan Mendus, guru besar Filsafat Politik di Universitas York, Inggris, memberikan deskripsi yang menegaskan bahwa politisi memiliki integritas moral yang rendah. Mereka melakukan banyak hal buruk, termasuk berbohong, untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri (hal. 2). Dalam konteks ini, Susan Mendus melihat bahwa terdapat ketegangan antara moralitas dengan politik.

Landasan Moral

Dalam karyanya yang lain berjudul Impartiality in Moral and Political Philosophy (2002),Susan Mendus menyebutkan bahwa politik bisa menjadi baik apabila ia memiliki landasan moral yang kuat. Dalam konteks inilah politik memerlukan orang-orang yang baik. Negara bisa menjadi baik apabila penyelenggaranya baik.

Sebenarnya jumlah orang baik tidak kurang untuk mengisi struktur-struktur politik kenegaraan yang ada. Akan tetapi, seringkali orang-orang baik itu tidak berani membuktikan diri bahwa kebaikan mereka tahan uji. Kebaikan seseorang bisa dinilai dari dua hal. Pertama, orang bisa dinilai benar-benar baik ketika tahan menghadapi godaan yang menggiurkan. Kucing yang tenang ketika di hadapannya tidak ada ikan asin, tentu sangat wajar, sehingga kucing tersebut tidak bisa dinilai sebagai kucing yang baik karena terlihat tidak (suka) mencuri. Namun, ketika kucing itu tetap tenang ketika ada ikan asin yang sangat disukainya terhidang di meja makan dan si tuan sedang lengah, maka kucing itu baru bisa dianggap sebagai kucing yang jinak dan layak dipelihara sebagai hiasan atau penjaga rumah untuk memburu tikus yang kalau dibiarkan akan terus beranak-pinak.

Kedua, kebaikan seseorang sesungguhnya baru bernilai ketika telah terwujud secara fungsional. Banyak orang yang merasa dan bahkan mengaku sebagai pribadi yang baik dan bersih. Namun, pada saat yang bersamaan mereka membiarkan kejahatan merajalela di depan mata mereka. Bahkan ketika kejahatan itu menjalar ke mana-mana tetap dibiarkan saja. Padahal setiap individu memiliki kewajiban untuk mencegah kejahatan terjadi. Orang yang mampu mencegahnya adalah orang yang mendapat nilai paling tinggi. Sedangkan orang yang hanya diam saja melihat kejahatan terjadi, nilai yang didapatkannya adalah nilai terendah. Agama menyebut orang seperti itu adalah orang dengan keimanan dalam derajat terendah.

Orang-orang baik yang tidak mau mengisi struktur-struktur politik atau bahkan anti politik, sesungguhnya telah membiarkan orang-orang jahat dengan mudah menguasainya dan kemudian dengan mudah dan sangat leluasa menggunakannya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan jahat mereka. Jika banyak orang baik yang mendedikasikan diri untuk politik, maka tidak akan ada cerita tentang politik uang dan kecurangan dalam penghitungan suara dalam Pemilu. Seluruh keburukan itu terjadi karena masing-masing pihak berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kompetisi dengan menghalalkan segala macam cara. Sedangkan prinsip kejujuran diabaikan sama sekali.

Orang-orang yang tidak jujur tidak perlu terikat kepada aturan moral dan etika. Dalam kondisi terdapat banyak politisi baik yang menjadi kompetitor politisi buruk, politisi buruk secara kalkulatif tetap lebih berpotensi besar. Sebab, politisi buruk bisa menggunakan segala macam cara. Apalagi jika tidak ada orang baik yang terjun ke dalam politik dan berniat serius untuk menghalangi politisi buruk yang machiavelian. Karena itu, dibutuhkan orang-orang baik dalam jumlah yang lebih besar untuk mencegah agar jangan sampai orang-orang jahat menguasai medan politik. Dan para orang baik tersebut harus melakukan sinergi agar jangan sampai ada celah sedikit pun yang dapat dimasuki oleh orang-orang yang berniat jahat, karena jika mereka berhasil masuk ke dalamnya, maka mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan pembusukan dari dalam.

Orang-orang baiklah yang diharapkan dapat mewujudkan kebaikan bersama. Karena itu, kekuasaan seharusnya dipegang oleh orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada orang lain, bukan rasa cinta kepada diri sendiri. Karena cinta kepada diri sendiri akan mengantarkan kepada kesenangan kepada materi. Kesenangan kepada materi dapat dipastikan akan mendorong politisi untuk menggunakan kekuasaan yang ada untuk mengakumulasi materi guna menyenangkan diri sendiri, tak peduli walaupun terdapat orang lain mengalami kesengsaraan hidup. Kalaupun ada kepedulian kepada orang lain, porsi kepedulian tersebut sangatlah minim dan hanya dijadikan untuk membangun persepsi publik bahwa mereka memiliki kepedulian untuk mengemis dukungan dalam proses kompetisi Pemilu.