Oleh:
Mokhamad Abdul Aziz
Direktur Eksekutif Monash Institute Semarang.
Belum lama
ini, Presiden SBY menyatakan bahwa ia lebih senang presiden di 2014 dari
kalangan sipil. Alasannya sederhana, memang latar belakang militer bisa jadi
mempunyai implikasi positif, karena jika soal kepemimpinan, dari pangkat
pertama sampai menempati posisi strategis, pasti sangat berpengaruh terhadap
kepemimpinannya. Namun, harus diingat bahwa untuk menjadi presiden tidak hanya
dibutuhkan kepemimpinan, tetapi juga kompetensi, integritas, komitmen, dan
jaringan yang harus diolah untuk kualitas calon pemimpin yang ideal. Satu lagi
yang menjadi sangat penting adalah spiritualitas dari seorang calon pemimpin.
Menurut
mantan Kepala Staf Umum TNI, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, yang juga
pengurus Partai Demokrat, setidaknya harus memenuhi 5 syarat; yakni konsepsi,
kompetensi, komitmen, kepemimpinan dan kekuatan jaringan jika ingin menjadi
pemimpin di era modern. Pernyataan SBY ini bertentangan dengan pendapat Ketua
Umum PBNU Said Agil Siradj beberapa waktu lalu. Bahwa ia mengatakan jika calon
presiden (capres) ideal untuk periode 2014-2019 adalah harus dari kalangan TNI.
Pernyataan itu seolah-olah menutup peluang kalangan sipil yang ingin memimpin
negeri ini. Namun,
ia juga berpendapat bahwa jika dari kalangan sipil, si calon harus memiliki
ketegasan atau prinsip. Atau disebut dengan sipil yang berjiwa TNI.
Sebenarnya,
yang terpenting adalah bagaimana kapasistas ia dalam mengatur negara, bukan backround-nya. Dalam konteks ini,
kecakapan dan kredibilitas seorang figur lah yang dipertaruhkan. Maka, pendikotomian
antara capres militer dan sipil harus ditiadakan. Perdebatan mengenai presiden
dari militer atau sipil, memang sejak lama telah ada. Sejarah mencatat,
presiden pertama dan wakilnya, Soekarno-Hatta adalah dari kalangan sipil. Baru
pada era Soeharto, diubahlah semua tataran kepemimpinan, mulai dari kepala desa
hingga pegawai di pemerintahan pusat harus berasal dari TNI. Selanjutnya, BJ
Habibie, Gus Dur, dan Megawati adalah presiden sipil yang begantian memimpin
negeri ini. Sampai pada akhirnya, SBY pada Pemilu 2004 terpilih presiden yang berlatarbelakang
militer.
Capres Sipil Lebih Berpotensi
Menang?
Jika melihat
realitas yang ada saat ini, maka sebenarnya capres sipil mempunyai peluang yang
lebih besar untuk menjadi presiden pada pilpres 2014 mendatang. Sepertinya,
publik telah merasa cukup dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang
notabene adalah dari kalangan militer. SBY yang sudah menjabat presiden salam
dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) telah dinilai publik bagaimana kinerja
dari pemerintahannya. Memang pada periode pertama, SBY disukai oleh publik
dengan terpilihnya kembali ia sebagai presiden. Namun, karena berbagai
persoalan yang muncul akhir-akhir ini dan tak kunjung selesai –sebut saja
korupsi yang kian menggurita, kemiskinan yang belum terentaskan, pendidikan
yang semakin kalang kabut, hukum yang tidak berkeadilan, dan lain sebagainya—,
maka keraguan pada “kepemimpinan” militer tersebut tak bisa disembunyikan.
Kembali pada
masa awal kemerdekaan, para pejabat negara, mulai dari presiden, wakil
presiden, sampai anggota parlemen adalah tokoh-tokoh sipil. Soekarno-Hatta,
Sjahrir, M. Natsir dan Moh. Roem adalah bukti ketangguhan kalangan sipil dalam
memimpin negara. Sebab, ketika itu sipil dipandang lebih cakap dan kredibel.
Begitu juga untuk era globalisasi ini, negeri ini sangat membutuhkan karakter
kepemimpinan yang egaliter, mementingkan dialog, berpihak pada kepentingan
rakyat, dan tegas menegakkan hukum.
Jajak Pendapat Kompas
pekan lalu di sejumlah kota mengungkapkan preferensi 703 responden atas sosok
kepemimpinan nasional pada masa mendatang. Lebih dari separuh bagian responden
menyatakan lebih memilih kalangan sipil daripada sosok berlatar belakang
militer untuk menjadi Presiden. Hanya sepertiga bagian responden yang memilih
tokoh militer sebagai Presiden. (Kompas,
8/10/2012).
Hasil jajak pendapat
tersebut bertolak belakang dengan hasil pengumpulan pendapat yang dilakukan
Litbang Kompas setahun lalu. Dalam jajak pendapat saat itu, publik berpendapat
kalangan sipil belum mampu menggantikan kepemimpinan militer dalam berbagai
jabatan publik yang strategis, termasuk Presiden. (Kompas, 3/10/2011).
Itu artinya selera
dan harapan rakyat pada pilpres mendatang telah berubah, dari kalangan militer
ke arah pemimpin sipil. Pergeseran ini berkaitan dengan sejumlah
contoh dari pemimpin sipil yang berhasil memikat hati masyarakat. Meski hanya
segelintir tokoh sipil yang menyeruak di tengah catatan negatif banyak pejabat
sipil di berbagai lembaga negara yang terjerat kasus korupsi, setidaknya ada harapan
besar di pundak mereka. Terbebih, setelah terpilihya Jokowi-Basuki sebagai
pasangan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, kepemimpinan sipil yang bisa
dijadikan contoh. Karakter kepemimpinan pasangan sipil ini bisa dijadikan
kriteria karakter kepemimpinan nasional di masa depan.
Hal ini tentu saja
memberikan peluang yang sangat besar kepada tokoh-tokoh sipil, seperti Mahfudh
MD (jika Demokrat meminangnya), Aburizal Bakrie (capres Partai Golkar), Hatta
Rajasa (PAN), dan figur-figur lainnya semisal Jusuf Kalla, Dahlan Iskan,
Megawati, dan lain sebagainya untuk menjadi presiden. Tak menutup kemungkinan,
para politisi muda juga berpeluang untuk dipilih rakyat dalam pesta demokrasi
2014 nanti. Sosok Anas Urbaningrum pun bukan tidak mungkin berpotensi untuk
maju di Pilpres 2014, karena para loyalis Anas di Demokrat sampai saat ini
masih tetap mendukung Anas, kendati posisinya terkait kasus hukum.
Namun, capres militer
juga tidak boleh “dikucilkan”. Sosok Prabowo Subiyanto dan Wiranto yang
berlatarbelakang militer juga memiliki peluang yang sama. Sebab, yang
dibutuhkan Indonesia adalah sosok pemimpin yang tegas dan punya prinsip. Logika
sederhananya adalah jika tidak ada ketegasan dari seorang pemimpin, maka bangsa
ini akan mudah tergerus arus globalisasi yang kian kejam dan keras. Itu
meliputi seluruh sektor kehidupan dari agama, ekonomi, budaya dan lainnya. Dan
jika tidak punya prinsip, maka bangsa ini bisa kehilangan jati diri. Pemimpin
lemah dapat memunculkan kebijakan ngawur atau tidak terarah. Itu artinya, tokoh
yang akan maju sebagai capres 2014, baik itu dari kalangan militer maupun sipil
harus punya prinsip untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Tak
ada lagi dikotomi antara sipil dan militer.
Wallahu a’lam bi al-shawab.
