 |
| Oleh: Irfan Sona* |
Belum selesai memberantas kasus Polri-KPK dan banjir Jakarta, kini
Jokowi harus berhadapan dengan kekecewaan masyarakat. Kekecewaan itu muncul
dikarena sikap presiden ketujuh tersebut dinilai tidak pro-rakyat. Padahal,
sebelum menduduki kursi kepresidenan, presiden dari PDIP tersebut selalu
menggemborkan akan perkataan “pro-rakyat.” Ungkapan kekecewaan itu muncul
ketika PT Adiperkasa Citra Lestari Milik AM. Hendropriyono dengan perusahan
otomotif Malaysia Proton Hodlings Berhard menuai kesepakan guna
memproduksi mobil yang dicanangkan akan menjadi mobil nasional (mobnas)
Indonesia.
Rasa kecewa itu semakin besar, karena penandatangannya disaksikan
langsung oleh Jokowi dan masuk dalam rangkaian kunjungan kenegaraan. Bahkan, karena kecewanya kepada sikap Jokowi, dengan mengatakan “katanya
pro-rakyat, kok malah Pro-Ton ?” ungkapan itu memang sindiran kepada
Jokowi. Akan tetapi, statemen tersebut ditulis dengan keseriusan. Ketika masa kampanye, Jokowi selalu mengedepankan ungkapan
pro-rakyatnya. Bahkan, dengan yakin ia mengatakan akan selalu menggunakan
produk hasil karya anak bangsa. Hal itu ditujukan untuk memajukan kemaslahatan
generasi bangsa, sekaligus untuk memberikan apresiasi positif kepada mereka.
Oleh sebab itulah, Jokowi lebih memilih mobil ESEMKA sebagai kendaran
kenegaraan. Akan tetapi, dengan adanya kerjasama dengan perusahan PT Adiperkasa
Citra Lestari. Maka, kemungkinan besar Jokowi tidak akan lagi mendahulukan
produk anak bangsa. Bukan tidak mungkin ia akan menggunakan PT tersebut untuk
menciptakan mobil-mobil kenegaraan. Jika memang hal itu terjadi, maka
masyarakat harus bersiap menerima implikasi dari sikap yang Jokowi lakukan.
Selain itu, Kebijakan yang dilakukan jokowi tersebut banyak menuai
kontroversi di kalangan khalayak ramai. Pengamat politik dan pemerintahan
Universitas Padjajaran, Bandung, Idil Akbar menilai bahwa kerjasama tersebut
merupakan suatu hal yang keliru. Selain itu, dengan adanya kerjasama tersebut,
maka akan mematikan pengembangan proyek mobil nasional dari anak bangsa
sendiri. Apalagi dibalik masalah ini muncul dugaan kuat ada dalang di
belakangnya. Orang itu adalah Hendropriyono. Keterlibatan Hendropriyono di
dalam perjanjian itu, semakin sulit menampik bahwa tidak ada upaya balas jasa
(konsensi) politik dengan presiden Jokowi. Kendatipun ia mengatakan tidak ada
konsensi dalam polemik ini, melainkan murni urusan bisnis. Akan tetapi,
masyarakat tetap harus mewaspadai sikap yang Jokowi lakukan.
Di samping itu, Pakar Ekonomi senior Rizal Ramli juga telah
mengingatkan Joko Widodo melali sindirannya. Matan Menko Perekonomian Era
pemerintahan Gus Dur tersebut berharap Jokowi segera memperbaiki sikap, agar
harapan masyarakat terhadap perubahan yang telah Jokowi janjikan bisa terwujud.
Jangan sampai hanya tinggal janji tanpa bukti.
Penting Mana
Melihat sikap yang Jokowi lakukan akhir-akhir ini, mengundang
pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Seperti halnya ungkapan Rizal Ramli
melalui aku Twitter-nya, yaitu “lebih penting mana penampilan fisik
yang merakyat atau kebijakan ekonomi yang berpihak untuk rakyat.”
Sebenarnya, sangat menyakitkan ketika penampilan pemimpin merakat, tetapi
kebijakan-kebijakan dan prilaku seorang pemimpin itu sendiri sama sekali tidak
berpihak pada rakyat.
Sangat disayangkan sekali,
ketika seorang pemimpin hanya berpihak pada kelompok tertentu saja, apalagi
jika KKN. Hal semacam itu tentu saja akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam
masyarakat. Lantas, apakah pantas Jokowi bertahan dengan sikap tersebut,
sementara kondisi bangsa semakin memburuk. Berbagai macam kasus tidak menemukan
jalan keluar. Jika sudah seperti ini, maka Jokowi atau berpihak pada siapa.
Kepada rakyat atau membiarkan rakyat hidup dengan memakan janji-janji Jokowi.
Seharusnya Jokowi bisa lebih
sigap dalam bertindak. Membuat keputusan haruslah di dasarkan pada pertimbangan
banyak orang, agar tidak merugikan negara dan rakyat. Sikap tegas, berani, dan
tangguh haruslah dimiliki oleh seorang pemimpin dalam hal ini presiden. Sebab,
di situlah kelayakan seorang pemimpin diuji.
Rizal Ramli termasuk yang
menolak kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM. Tapi tak asal menolak. Dia punya
solusi atas besarnya alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Yaitu, dengan mekanisme subsidi silang.
Tidak hanya itu, dia juga
menolak rencana Wapres Jusuf Kalla yang akan menaikkan harga LPG 3 kg.
Menurutnya itu adalah bentuk sikap yang hanya mempertimbangkan kepentingan
bisnis, tidak peduli kepada nasib rakyat kecil. "Jika
Presiden Jokowi setuju dengan kenaikan harga LPG 3 kg tersebut, dia telah
terperangkap dengan pola pikir JK. Hanya pertimbangan bisnis finansial, lupa
dengan tanggung jawab terhadap rakyat kecil. Kok tega-teganya,” kata Rizal Ramli. (Sorotnews, Minggu 14 Desember
2014).
Solusi cerdas
Berpijak pada kondisi bangsa akhir-akhir ini, telah
menjadikan negara ini kehilangan arah. Itu semua terjadi, karena ketidaktahuan
seorang pemimpin dalam memimpin. Ironisnya lagi, dia tidak tahu kalau dirinya
tidak tahu. Jenis manusia seperti ini digambarkan oleh Imam Syafi’I sebagai
golongan terendah derajatnya. Bahkan, type manusia ini sangat tidak
layak untuk dijadikan pemimpin.
Lalu, bagaimana dengan kondisi pemimpin yang ada sekarang.
Untuk menjawab permasalahan itu, maka mau tidak mau Jokowi harus menyadari
betul kesalah sikap yang dia ambil. Mumpun semua belum terlambat, maka
rubahlah. Selain itu, Jokowi harus menambah kualitas diri, terutama dalam masalah
keilmuan. Seorang pemimpin yan tidak berilmu, maka pastilah akan “ngawur”
di dalam memimpin. Jadi, jika Jokowi tidak ingin dikatakan sebagai presiden
yang plin-plan, tidak punya pendirian, dan cenderung apatis, maka sudah menjadi
kewajibannya untuk belajar lagi.
Sebab, menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Dibutuhkan usaha
yang keras serta modal yang besar. Apalagi jika ingin menjadi pemimpin yang
benar-benar merakyat, bukan sekedar
merakyat, tentu dibutuhkan keilmuan yang memadai. Oleh sebab itu, Jokowi
dan seluruh jajaran pemerintahan harus mulai berbenah diri sembari belajar
untuk menamba kualitas diri. Agar saat memimpin, ia tidak akan dilemma
lagi.
*Direktur Lembaga Kajian Sosial, Politik, dan Kebudayaan UIN Walisongo Semarang
Sumber: 28 Februari 2015
