 |
| Oleh: Rudi Shaharudin Ahmad* |
Direktur Program Kajian Perdesaan Monash Institute; Peneliti di LPM
NAFIKamis, 05 Maret 2015 11:59 WIB | Dibaca 25 kali
PADA permulaan masa rezim
Jokowi saat ini, permasalahan serius menjadi langganan dan suguhan bagi segenap
masyarakat Indonesia. Bermula pada naik-turun harga BBM dan perseteruan
KPK-Polri yang baru saja terselesaikan sempat menjadi wacana yang menggemparkan
semua lapisan masyarakat Indonesia, hingga dengan berita yang tidak kalah
hebohnya saat ini, yaitu kenaikan harga beras yang melambung tinggi. Keputusan
presiden yang menjadi polemik masyarakat saat ini. Sebab, persoalan harga beras
yang tertinggi sepanjang sejarah republik berdiri.
Sebagaimana yang
kita ketahui, bahwa beras merupakan bahan makanan yang sangat vital bagi
masyarakat Indonesia. Sebab, tidaklah disebut makan jika orang Indonesia tidak
dipertemukan dengan nasi, meskipun sudah makan beberapa roti atau makanan
lainnya. Hal ini yang menjadi masalah besar bagi kalangan masyarakat yang nota
bene kelas menengah ke bawah. Terpatrinya pikiran-pikiran masyarakat Indonesia
bahwa beras sebagai makanan pokok harus segera diubah dalam menghadapi masalah
kenaikan harga beras. Kualitas seseorang dalam hal ini sumber daya manusia
(SDM), tidak dapat diukur dengan beras/nasi sebagai makanan pokok, melainkan
dikembalikan kepada usaha dan kerja keras individual dalam menentukan target
atau capaian. Beras/nasi hanya menjadi pendorong agar tetap memiliki energi
dalam melakukan aktifitas.
Fenomena alam
Indonesia tidak asing lagi, bahwa Indonesia dikenal sebagai negara agraris.
Sebab, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki pencaharian di bidang
pertanian atau bercocok tanam. Data statistik pada 2001 menunjukan bahwa 45
persen penduduk Indonesia bekerja dibidang agrikultur. Hal ini didasarkan pada
kenyataan bahwa negara ini memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta ha (hektar)
yang telah siap tanam. Sebagian besarnya dapat ditemukan di pulau Jawa
pertanian di Indonesia dapat menghasilkan berbagai macam tumbuhan
komoditi ekspor, seperti padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, coklat,
ubi, dan sejenisnya.
Selain itu, fenomena
alam Indonesia yang dikatakan sebagai jamrud khatulistiwa, negeri yang gemah
ripah loh jinawe, mengingat potensialnya lahan Indonesia diibaratkan tongkat
bambu jadi tanaman. Di Indonesia, industri migas, kehutanan, perikanan, dan
pertanian menyumbang hampir seperempat pendapatan negara. Bahkan, semua produk
itu merupakan hampir setengah komoditas ekspor Indonesia. Industri migas
menyumbang sekitar 60% pendapatan negara dari sektor sumber daya alam Indonesia
mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di
dunia (4,5%) setelah RRT dan India.
Seiring dengan
prestasi yang Indonesia miliki, namun belum bisa menjawab serta menagani
masalah kenaikan harga beras yang terjadi saat ini. Sebab, terlepas dari
pengaruh musim yang terjadi di Indonesia (paceklik), kenaikan harga beras juga
disebabkan dengan beberapa alasan, diantaranya adanya mafia beras, ulah
tengkulak yang memanfaatka situasi, dan ulah “nakal” distributor. Persedian
beras akan selalu tercukupi jika pemerintahan dalam hal ini Bulog sebagai
representasi melakukan pragnosa atau perkiraan untuk memperkirakan beberapa
kemungkinan yang akan terjadi. Dengan melakukan pragnosa gabah dan beras secara
maksimal, alasan paceklik dan gagal panen sudah bisa diperkirakan dan ada
solusinya sehingga ketersedian beras dan harga beras tetap stabil.
Berbicara tentang
kenaikan harga barang tertentu tidak lepas dari teori ekonomi soal hukum supply
and demand (permintaan dan penawaran). Jika permintaan terhadap beras tinggi
ketimbang penawaran, maka sudah pasti harga akan naik, begitupun sebaliknya.
Namun pada kenyataannya, tidaklah demikian. Statement yang dilontarkan beberapa
pejabat teras istana negara bahwa persedian beras masih mencukupi tentunya bisa
dijadikan sebagai catatan bagi pemerintahan. Bahwa terdapat mafia-mfia beras
yang menjadi kambing hitam dibalik semua masalah ini.
Save Petani
Dalam problematika
kenaikan harga beras yang kian melonjak, seharusnya sebagai produsen, petanilah
yang seharusya paling diuntungkan ketika harga beras mengalami kenaikan. Tidak
dapat dipungkiri bahwa hasil jerih payah para petani hanya dinikmati oleh kaum
elit politik yang memiliki pengaruh besar/kekuasaan dan kepentingan yang
menjadikan petani hanya bisa gigit jari sebagai produsen.
Maka ditengah
hingar-bingarnya kenaikan harga beras ini, pemerintah sebagai penentu kebijakan
agar lebih memerhatikan independensi para petani sebagai produsen. Salah
satunya dengan memberikan kedaulatan bagi para petani sebagai price maker
(pembuat harga). Agar para petani tidak hanya menjadi penikmat layar kaca, melainkan
penikmat hasil jerih payahnya. Seiring dengan rencana tersebut, dengan
memperhatikan kondisi negara Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi
besar dalam menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok, sudah seharusnya pemerintah
juga memberikan perhatian khusus dengan melakukan pengawasan terhadap penyebab
terjadinya kenaikan harga yang melambung tinggi. Diantaranya menumpas mafia beras
dan ulah nakal distributor.
Selain itu,
pemerintah juga harus berani menggalakan bahwa beras bukan satu-satunya makanan
pokok yang dapat dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia,
masyarakat diharapkan kembali makan jagung, gandum, sagu, dan sejenisnya. Hal
ini merupakan solusi bagi Indonesia agar segera pula menghentikan impor beras
yang terus menerus. Lebih dari itu juga, menghindarkan dari krisi pangan.
Dengan demikian, perlu kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam
mengoptimalkan lahan yang potensial ini harus segera digalakkan, agar Indonesia
tidak lagi dilematis ketika dihadapkan dengan krisis pangan.(**)
Dimuat di Radar Bangka, 5 Maret 2015
