 |
Oleh: Muhammad Ali Fuadi
Ketua Bidang Demokrasi di Center for Demokracy and Religius Studies (CDRS) UIN Walisongo Semarang
|
Kegaduhan
politik telah menjalar kemana-mana, bahkan melibatkan rakyat yang sebelumnya tidak
acuh terhadap politik. Kegaduhan tersebut semakin menggejala setelah kepemimpinan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berumur lebih dari empat bulan pada
kenyataannya tidak mewakili ekspektasi publik. Penyebab utama adalah kekuasaan
Presiden Jokowi yang ternyata dibajak oleh oknum yang merupakan mitra
koalisinya. Walhasil, kebijakan-kebijakan yang diterapkan justru menyengsarakan
rakyat, karena kebijakan tersebut bukan kehendak pribadi Presiden Jokowi, melainkan
pesanan politik para oknum-oknum yang berkepentingan.
Kebijakan-kebijakan
tersebut telah membuat publik kecewa berat terhadap Presiden harapan bangsa
yang selama ini telah dinantikan taji kepemimpinannya. Beberapa kebijakan
Presiden Jokowi terkesan diselesaikan secara tidak transparan, di antaranya penyelesaian
kasus Komjen Budi Gunawan, BBM dinaikkan (meskipun kemudian diturunkan, tetapi
tidak dibarengi dengan turunnya berbagai kebutuhan yang sebelumnya mengalami kenaikan
signifikan), pengangkatan beberapa menteri berasal dari parpol, pengangkatan HM
Prasetyo yang berasal dari parpol pendukungnya sebagai Jaksa Agung, kasus kisruh
KPK dan Polri, serta masih banyak lagi lainnya. Di mana arah kebijakan
tersebut?
Pasca
pengumuman pemenang Pilpres, Presiden Jokowi telah memberikan banyak harapan
kepada publik, mulai dari pembuatan rumah transisi, janji desain kabinet
ramping dan bebas parpol, serta program-program menjanjikan lainnya yang
terangkum dalam program Nawa Cita (9 agenda prioritas Jokowi-JK). Namun, semua
harapan publik tersebut kini hanyalah sebuah mimpi yang tidak menjadi kenyataan,
karena sudah terbukti pada kepemimpinan Presiden Jokowi mulai 20 Oktober 2014
atau pasca-pelantikannya hingga saat ini. Semoga ke depan program yang telah
dicanangkan Presiden Jokowi terealisir dengan baik, karena kondisi bangsa kini semakin
carut marut dan tak berarah.
Dalam
situasi dan kondisi carut marut ini, pemimpin dituntut untuk tidak hanya mimpi
berkuasa. Pemimpin harus tegas, tidak berjiwa medioker. Pemimpin harus mampu
berkuasa sebenarnya dan menggunakan segala kemampuannya untuk membuat kebijakan
yang pro terhadap rakyat. Bagaimana tidak disebut hanya mimpi berkuasa bila
semua kebijakan yang diterapkan hampir semua salah kaprah dan tidak sesuai
kehendak rakyat.
Publik
kini sadar bahwa negara sebesar Indonesia harus dikendalikan oleh sosok yang
benar-benar mampu memimpin, bukan pemimpi. Dalam konteks Presiden Jokowi,
memang beliau dulu pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga dua periode (tetapi
belum selesai masa jabatan), dan keberhasilannya tidak bisa dinihilkan.
Kemudian memimpin Jakarta dengan hanya beberapa tahun (belum genap satu
periode), dan keberhasilannya belum terlihat sama sekali. Belum mampu mengurusi
Jakarta, beliau harus menanggung seluruh beban berat kepemimpinan di Indonesia.
Sudah tentu, mengurus negara besar membutuhkan banyak tenaga, tidak seperti
mengurus kota Solo yang lingkupnya sangat kecil.
Hutan
belantara politik nasional sangat luas, sehingga membutuhkan sosok pemimpin
yang berkapasitas intelektual ilmu al-‘ulama (pengetahuan ukuran ulama’),
hikmatu al-‘ulama (kebijaksanaan para hukama’), dan siyasatu al-mulk
(kepiawaian berpolitik para raja). Sedangkan kapasitas tersebut belum semuanya dimiliki
oleh Presiden Jokowi. Selain itu beliau juga belum mengenal politik nasional
secara komprehensif. Misalnya dalam penetapan para kabinet yang tidak
berdasarkan the right person on the right place (professional). Kalau dalam
Islam, Nabi Muhammad pernah menegaskan bahwa serahkanlah sesuatu kepada
ahlinya, dan jika tidak maka tunggulah saat kehancurannya.
Meskipun
konsep tersebut tidak baku dalam dunia politik, tetapi sudah menggambarkan
eksistensi kepemimpinan Presiden Jokowi beserta para kabinetnya selama hampir
empat bulan kepemimpinannya. Kepemimpinan Presiden Jokowi hanya didesain dengan
janji-janji politik; dipoles dengan berbagai visi dan misi. Akan tetapi, realisasi
janji-janji tersebut tidak ada sama sekali, baik yang disodorkan kepada para
pendukung maupun bukan. Lebih parah, kebijakan yang selama ini diterapkan hanya
dimakan oleh oknum-oknum berkepentingan di negara kita.
Masih
ingatkah debat calon Gubernur DKI Jakarta silam? Chusnul Mar’iyah, pakar
politik Universitas Indonesia dalam artikelnya menjelaskan bahwa pada saat itu
ketika Presiden diberikan pertanyaan, “Bagaimana dan apa yang harus dilakukan
pemimpin dalam memimpin birokrasi?” Presiden menjawab akan memimpin seperti CEO
(chief executive
officer). Jawaban tersebut menuai banyak sanggahan, tak
terkecuali oleh Chusnul Mar’iyah, bahwa pemimpin politik bukan seperti pemimpin
perusahaan, yang profit oriented, apalagi dalam konteks memimpin negara.
Pemimpin
negara membutuhkan banyak pemahaman dan pengetahuan. Tidak hanya dukungan
publik yang notabene belum mengerti tentang politik. Mereka telah digiring
opini publik dan media tidak independen yang justru menyesatkan, bukan
berdasarkan orientasi pada kebenaran. Sebelum memimpin suatu negara, setiap
calon pemimpin harus mampu mengetahui secara komprehensif problem yang ada
dalam negara, agar ketika memimpin telah siap membuat berbagai kebijakan secara
cepat dan tepat; sesuai dengan kondisi dan situasi rakyat.
Di
sisi lain, Chusnul Mar’iyah mengatakan bahwa presiden diharapkan tidak
berbangga diri dengan hanya mampu mengurangi anggaran pengeluaran negara
melalui kebijakan; Presiden menggunakan pesawat kelas ekonomi, kegiatan
kementerian yang dilarang di hotel, dan lain sebagainya. Meskipun oleh pakar
ekonomi anggaran yang diminimalisir dalam pengeluaran negara seperti yang
dilakukan Presiden Jokowi bisa ditabung, namun apakah layak pemerintahan
Presiden Jokowi mengklaim pengeluaran negara irit? Sedangkan program unggulan
Presiden Jokowi selama ini belum ada yang disentuh? Diakui, program-program
yang selama ini dilaksanakan Presiden Jokowi belum mengindikasikan program
unggulannya. Maka tak ayal jika anggaran negara saat ini masih berjumlah besar.
Dalam
rangka mengatasi seluruh penderitaan bangsa, Presiden Jokowi harus menerapkan
kebijakan dengan mantap dan tepat. Presiden harus mampu menggerakkan seluruh
menteri di kabinetnya untuk membangun bangsa Indonesia. Dalam memimpin
Indonesia, Presiden tidak mungkin melakukan kebiasaan pencitraan dengan gaya
blusukan. Indonesia sangat luas, tidak seperti Jakarta, bahkan Solo yang hanya
sedikit warga. Indonesia kini telah berada pada shutting down government (pemerintahan
kondisi kacau), karena kekuasaan dibajak oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Karena itu, Presiden Jokowi harus bangkit menciptakan negara
yang berdaulat. Wallahu a’lam bi al-shawab.
Dimuat di Harian Rakyat Jateng, 7 Maret 2015
