Politik Kejujuran

Dr. Mohammad Nasih, M.Si
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE

POLITIK merupakan “bisnis kepercayaan”. Dalam demokrasi, rakyat mempercayaakan kedaulatan mereka kepada beberapa orang untuk menjadi penyelenggara negara, di berbagai rumpun dan level kekuasaan. Di antara mekanisme proseduralnya adalah Pemilu. 

Memilihnya bisa melalui partai politik, bisa juga secara langsung. Kepercayaan itu mereka berikan karena percaya bahwa para penyelenggara negara akan membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Partisipasi rakyat pemilih dalam Pemilu, minimal dengan memberikan hak suara, merupakan wujud paling nyata adanya kepercayaan itu. 

Dalam sistem politik demokrasi, rakyat seharusnya sudah mengetahui ide tentang kebaikan bersama yang ditawarkan oleh para calon sebelum Pemilu. Pengetahuan itu bisa melalui proses interaksi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, karena para calon dituntut untuk memiliki kemampuan bergaul yang baik secara alamiah, sehingga di dalam proses pergaulan itu terlihat gagasan politik yang mereka miliki. 

Prosedur demokrasi secara umum juga memasukkan masa kampanye sebagai masa khusus yang di dalamnya para calon bisa menyampaikan gagasan-gagasan politik mereka. Namun, dalam era digital ini, mereka juga bisa menyampaikan gagasan-gagasan politik dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas lagi. Bahkan orang yang tidak pernah bertemu sama sekali, bisa mengakses dan menilai gagasan politik para calon.

Gagasan politik dan konsistensi pelaksanaannya saat benar-benar berkuasa merupakan hal penting untuk mempertahankan kepercayaan pemilih. Jika kepercayaan pemilih tetap kuat, maka legitimasi politisi akan terjaga, bahkan bisa menjadi lebih kuat.  

Karena itu, walaupun kebutuhan untuk dipilih oleh rakyat sangat besar, kejujuran haruslah menjadi yang utama. Keselaraan antara janji dalam kampanye dengan realiasi program ketika berkuasa sangat diperlukan agar tidak terjadi gejolak protes oleh rakyat pemilih. 

Jika ada ketidakselarasan, maka politisi dianggap mengingkari janji alias khianat. Jika protes terjadi, maka potensi terjadi kegaduhan menjadi tinggi. Dan jika kegaduhan pada level tinggi benar-benar terjadi, situasi dan kondisi politik akan menjadi tidak kondusif. Waktu dan energi akan teralokasikan untuk hal-hal yang tidak produktif untuk membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik. 

Bahkan tidak menutup kemungkinkan bisa menyebabkan konflik yang menimbulkan kecemasan, bahkan benar-benar membahayakan kehidupan bersama yang harmonis dalam pesatuan.

Jika para calon memiliki gagasan politik yang tidak sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat, tetapi sesungguhnya itulah yang terbaik untuk masa depan negara dan warganya, maka politisi harus sudah melakukan sosialisasi tentang gagasan tersebut saat kampanye dengan memberikan argumen yang bisa mengubah pandangan para pemilih. Tentu ini memerlukan kemampuan karena memerlukan seni tersendiri untuk menghadapi banyak orang yang masih berbeda pandangan. 

Keberhasilan dalam melakukannya, akan membuat politik menjadi sarana untuk melakukan pendidikan dan selanjutnya juga perubahan. Jika politisi hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan pemilih, sementara kebanyakan pemilih tentu saja berpikiran konservatif, maka politik tidak berfungsi untuk melakukan perubahan. Di antara implikasinya adalah negara akan mengalami ketertinggalan dibandingkan negara-negara lain yang di dalamnya terdapat politisi yang cerdas, progresif, dan futuristik. 

Ide-ide progresif dan futuristik sesungguhnya merupakan pembeda yang khas di antara para calon yang memperebutkan kepercayaan pemilih. Karena itu, para calon sudah semestinya memiliki keberanian untuk menyampaikan gagasan-gagasan politik yang paling maju. Tingkat kesulitan dalam menyampaikan ide yang unik, dalam era teknologi sekarang ini, bisa berkurang. Terlebih jika konstituen berasal dari kalangan menengah dalam pendidikan.  

Tentang harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya, yang merupakan di antara isu strategis, karena seluruh warga negara membutuhkannya. Berbagai perspektif bisa disampaikan kepada rakyat dalam menyampaikan masalah ini dalam rangka sama-sama untuk memperoleh dukungan elektoral. 

Jika negara benar-benar dikendalikan dengan baik, sehingga mampu menjamin bahwa BBM hanya digunakan oleh rakyat, terbebas dari permainan mafia yang menjualnya ke luar negeri, dan dengan kalkulasi tertentu, memang bisa menjadi masuk akal jika BBM berharga murah, lebih murah dibandingkan harga di negara-negara lain, sehingga tidak diperlukan kebijakan menaikkan harganya. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu “mencabut subsidi”. 

Namun, jika negara tidak memiliki mekanisme tertentu yang bisa mencegah permainan mafia, maka mau tidak mau harga BBM harus mengikuti harga pasar dunia. Dengan demikian, harga BBM pastilah mahal. Jika dalam kampanye seorang calon mengatakan bahwa BBM tidak akan naik, maka politisi tersebut harus membuktikan janjinya untuk membuat harga BBM tidak naik di satu sisi, tetapi di sisi lain negara dan rakyat tidak dirugikan karena kebijakan tersebut. 

Jika tidak mampu melakukan itu, maka dari awal harus dikatakan dengan jujur bahwa kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun, subsidinya akan dialihkan kepada sektor lain yang tidak kalah bermanfaat atau bahkan lebih besar manfaatnya.

Janji-janji dalam kampanye yang tidak dipenuhi merupakan indikasi ketidakjujuran yang sesungguhnya merupakan salah satu bentuk kecurangan dan pengkhianatan politisi. Pengkhianatan itu sesungguhnya adalah penyebab legitimasi yang membuat seorang penguasa kehilangan legitimasi. Jika pun petahana menang dalam Pemilu, sesungguhnya tidak otomatis menjadi indikator bahwa mayoritas rakyat sesungguhnya menginginkan petahana kembali berkuasa. 

Sebab, petahana memiliki segala sumber daya untuk mempertahankan kekuasaan. Terlebih, dalam konteks mayoritas pemilih yang menginginkan praktik politik uang. Sebab, yang memiliki sumber daya paling kuat untuk melakukannya adalah petahana. 

Jika praktik curang dalam Pemilu terjadi, yang dirugikan sesungguhnya adalah negara. Sebab, Pemilu menjadi sangat tidak efisien. Uang untuk praktik politik uang pastilah melibatkan banyak mafia yang membuat mereka memiliki akses untuk menguasai proyek-proyek yang dibiayai negara (baca: APBN/D). 

Demikian pula, kecurangan pastilah dilakukan dengan biaya yang tidak kecil dengan berbagai implikasi yang akan mengikuti dan pastilah juga menjadi penyebab utama kerusakan negara menjadi semakin besar. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Sumber: RILIS.ID