Oleh: Muhammad Najib
Ketua Umum Aliansi Penulis Idealis (API)
UIN Walisongo Semarang, Peneliti Muda di Monash-Institute Semarang
Ada fenomena menarik dan kontroversial
dalam komposisi kementerian Jokowi-JK. Ya, sosok kontroversial tersebut adalah
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selama lima
tahun ke depan ternyata hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Wanita
eksentrik itu sempat merasakan bangku SMA. Namun, tidak sampai selesai.Nah,
sejak menjadi menteri, latar belakang tersebut banyak diperbincangkan dan tak
sedikit yang berkomentar miring.
Kehadiran Susi dalam Kabinet Kerja,
jika ditilik dari aspek pendidikan dinilai banyak orang sebagai “pelecehan”.
Sebab, sejauh ini, komposisi menteri selalu dihuni oleh mereka yang memiliki
jenjang pendidikan tinggi atau lebih dikenal orang berpendidikan. Dengan asumsi
bahwa jenjang pendidikan digunakan sebagai indikator seseorang sehingga layak
dan pantas menjadi pejabat dan mengurusi negara dan bangsa.
Harus diakui bahwa jenjang pendidikan
bisa dijadikan tolak ukur kualitas seseorang. Namun, tidak sepantasnya kita
memandang sebelah mata mereka yang tidak memiliki jenjang pendidikan tinggi.
Seperti halnya Susi Pudjiastuti. Dalam konteks ini, kita harus melihat dari
sisi yang lain. Bahkan, jika dibandingkan dengan pejabat lainnya bahkan
memiliki jenjang pendidikan tinggi, Susi justru lebih baik. Contoh konkritnya,
seorang guru besar bahkan professor tetapi malah terjerat korupsi dan narkoba.
Tak hanya profil lulusan SMP yang
menjadi kontroversi Susi. Wanita yang awal karir sebagai pengumpul ikan itu
tidak berhenti sampai disini. Pembawaannya yang santai dinilai banyak kalangan
bahwa ia tidak mampu mengurus kementerian kelautan dan perikanan untuk
menggenjot Indonesia menjadi poros maritim dunia. Namun, jiwa enterpheuner ibu
dari tiga anak itu membuatnya mampu berdiri tegak sekaligus menepis anggapan
miring tersebut.
Spirit untuk mereformasi bidang
kelautan dan perikanan semakin manab ketika ia melontarkan pernyataan cukup
berani. Ia tidak akan segan-segan mengundurkan diri jika birokrasi tidak
mendukung langkahnya. Yang diperlukan kementerian kelautan saat ini adalah
anggaran yang cukup. Anggaran tersebut selain digunakan untuk bidang kelautan
dan perikanan juga untuk bidang ketahanan laut. Aspek ketahan angkatan laut
inilah yang kurang maksimal saat ini. Akibatnya, kapal asing negitu leluasa
menjarah kekayaan kita.
Mengurus negara tidaklah gampang.
Perlu keahlian dan keterampilan serta pengalaman tingkat tinggi. Dan yang
demikian itu salah satu caranya bisa dipelajari di bangku sekolah. Namun,
kehadiran Susi dengan segudang prestasinya menepis keraguan bahwa lulusan SMP
tidak memiliki pengalaman luas. Dengan percaya diri, Susi membuktikan bahwa
tidak lulus SMA bisa menjadi sukses. Terbukti, Susi sukses menjadi pengusaha di
bidang perikan dan penerbangan. Barangkali kecakapan dan pengalaman inilah yang
menjadikan salah satu alasan mengapa ia dipinang menjadi Menteri Kelautan dan
Perikanan dalam Kabinet Kerja.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
merupakan sebuah posisi yang tidak gampang. Sebab, ia merupakan nakhkoda di
poros maritim Indonesia. Seperti yang kita ketahui berama bahwa lautan
Indonesia sangat luas sehingga sektor ini menjadi salah satu sumber pendanaan
pembangunan Indonesia.
Kesibukannya kini berbeda. Dari
seorang pengusaha menjadi pejabat negara. Selang beberapa hari dilantik,
Susi tak lama-lama menentukan prioritasnya. Menjaga laut seluas 3,2 Juta KM2
adalah tugasnya. Ia mengumpulkan pemangku kepentingan segenap orang dibidang
pertanian. Dan yang menjadi persoalan kelautan saat ini adalah penjarahan
kekayaan (pencurian ikan) oleh pihak asing.
Data Pengawas Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan menyebutkan ratusan kapal asing tertangkap mencuri ikan setiap
tahunnya. Tapi pencuri yang lolos diperkirakan lebih banyak lagi. Dan inilah
tantangan terbesar Kementerian Kelautan dan Perikanan yang harus diselesaikan.
Menanggapi hal tersebut, Susi segera mengajukan moratorium penangkapan ikan
oleh kapal asing.
Data Badan Pemeriksa Keuangan (2013)
menunjukkan, potensi pendapatan sektor perikanan laut kita jika tanpaillegal
fishing mencapai Rp. 365 triliun per tahun. Namun, akibat illegal
fishing, menurut hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), pendapatan
tersebut hanya berkisar Rp. 65 triliun per tahun. Jadi ratusan triliun rupiah
devisa negara hilang setiap tahun.
Selain itu, ia meminta pembebasan
segala bea kapal di bawah 10 gross ton. Kebijakan tersebut disambut hangat oleh
para nelayan. Sebab, kebijakan tersebut memiliki dampak positif bagi nelayan
terutama nelayan kecil. Selain itu, menteri Susi juga berencana membangun
bandara kecil khusus untuk transportasi atau mengangkut ikan-ikan hasil
tangkapan nelayan sehingga bisa diekspor. Langkah ini diambil lantaran selama
ini, nelayan sulit untuk mendistribusikan hasil tangkapannya.
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa,
Susi tidak memerlukan banyak teori dalam menyelesaikan persoalan. Inilah yang
harus diteladani dari sisi lain seorang Susi. Bahkan, wanita eksentrik itu
mengubah budaya lemot, memberikan instruksi anak buahnya masuk kerja jam 07. 00
WIB, semula jam 08. 00 WIB. Lugas dan maunya serba cepat, itulah karakteristik
menteri Susi.
Fenomena Menteri Susi menyadarkan
kepada kita semua, khususnya para pejabat negara bahwa tidak cukup blusukan
saja tanpa adanya kerja atau hasik konkrit. Kini, Menteri Susi masih harus
membuktikan kepada masyarakat bahwa Indonesia mampu menjadi poros maritim
dunia. Oleh sebab itu, sinergitas dalam konteks ini merupakan sebuah
keniscayaan. Pemerintah juga dituntut bergerak cepat guna mendukung langkah
besar tersebut. Semoga tercapai! Wallahu a’lam bi al-shawab.
