 |
| Oleh: Ibnu Anshori* |
Dalam kacamata kebanyakan masyarakat,
Joko Widodo yang kerap disebut Jokowi merupakan sosok jujur, sederhana, dan
merakyat. Dan hal itu dirasa benar karena masyarakat umum belum mengetahui
trick politik Jokowi. Sebut saja dalam hal ini kelincahannya dalam
“mempermainkan” harga bahan bakar minyak (BBM). Akhir november 2014 lalu,
Jokowi menaikkan harga BBM, kemudian selang bulan, tepatnya tanggal 18 januari
2015 malam atau tanggal 19 januari, Jokowi kembali menurunkan harga BBM.
Nah, terjadinya fluktuasi harga BBM ini,
disadari atau tidak, sangat merugikan masyarakat. Sekalipun menurut penuturam
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, bahwa kebijakan
tersebut sebagai wujud respon merosotnya harga minyak mentah Indonesia
(Indoneisa Crude Price/ICP). Alasannya sederhana, pasca kenaikan harga BBM,
tentu harga barang lainnya juga melonjak, termasuk harga sembako sekalipun.
Kalau boleh dibahasakan, BBM merupakan kausa prima kestabilan harga barang
pokok lainnya. Jika harga BBM sudah terlanjur naik, tentu tarif hidup
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya juga naik. Kendatipun harga BBM kembali
turun, atau bahkan dua kali sekalipun, harga sembako dan kebutuhan lainnya
tetap melangit alias tidak ikut turun.
Dalam konteks ini, dapat ditarik benang
merahnya, bahwa turunnya harga BBM tidaklah memberikan dampak signifikan bagi
masyarakat. Katakanlah, sederhananya harga sembako dan harga transportasi.
Sudah tentu, dalam kondisi seperti ini sangat mencekik masyarakat karena
terpaksa harus memenuhi kebutuhannya agar dapat bertahan hidup. Dan hal ini
sangat disayangkan. Jokowi yang diasumsikan sebagai “Satria Piningit” oleh
masyarakat Jawa khususnya, tidak jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang
belum memberikan perubahan.
Kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan
bagi masyarakat dapat dikatakan sebagai akibat karena mereka (pemerintah) tidak
memiliki karakter kepemimpinan yang baik. Dan hal ini dapat dinilai oleh Nur
Cholis Madjid sebagai kebijakan atau sistem yang jahiliyah. Karena munurutnya,
kebijakan yang dzalim dapat disebut dengan nilai jahiliyah. Kendati istilah
jahiliyah semula dimaksudkan secara khusus kepada keadaan Jazirah Arabia
sebelum Islam masuk.
Pemimpin berkarakter adalah pemimpin
yang konsisten antara kata dan laku hidupnya, yang inklusif dalam wawasan dan
pergaulannya, inspiratif dalam ide dan gagasannya, dan asketik dalam hidup
kesehariannya. Pemimpin berkarakter juga merupakan pemimpin yang mampu
menyelesaikan masalah tanpa memunculkan masalah baru yang mudharatnya lebih
besar, mampu bersikap siap, sergap, tegas, dan bijak dalam mengatasi problema
sosial. Pemimpin bukanlah “delman” yang siap dikendalikan dan dikendarai untuk
mengantar penumpang.
Mengutip istilah John Emerich Edward
Dalberg Acton atau yang kerap disebut Lord Acton, menegaskan“Great man
almost always bad”, yaitu (orang besar hampir selalu buruk). Buruk
yang dimaksud adalah bersifat positif. Misalnya, nekad menetapkan kebijakan dan
berani melawan arus. Sebab, dengan adanya keberanian tersebut, pemimpin tidak
akan mudah diberdayakan oleh pihak manapun. Pemimpin seperti inilah yang
didambakan oleh segenap bangsa Indonesia.
Meneladani Muhammad Saw
Merajut konteks kepemimpinan, tentu yang
diharapkan bangsa Indonesia pemimpin yang mendengarkan jeritan masyarakat, dan
peka terhadap kesengsaraan yang dihadapi masyarakat, bukan pemimpin boneka yang
dikendalikan oleh oknum tertentu. Sehingga menyalahgunakan kebijakan, yang pada
akhirnya berimplikasi pada kesenjangan sosial.
Seorang pemimpin (leader) haruslah
memiliki independensi tinggi agar tidak dapat diperbudak oleh siapapun, baik
independensi etis maupun organisatoris. Independensi etis merupakan sifat yang
sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah ini yang membuat manusia selalu
berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada kebenaran (hanief).
Sebagaimana fitrah manusia sebagai seoarang wakil Tuhan di bumi (QS.
Al-Baqarah: 30).
Independensi organisatoris juga sangat
diperlukan seorang pemimpin dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Independensi ini merupakan sifat ketidakberpihakan seorang pemimpin kepada
pihak manapun. Apalagi pemimpin hanyalah sebatas underbrow dari
partai atau oknum tertentu. Sungguh sangat disayangkan, karena kebijakan mutlak
berada ditangan pemimpin. Jika pemimpin dapat dikendalikan, ia tidak lebih dari
seorang budak. Dan tentunya, kebijakan yang ditetapkan adalah untuk kepentingan
oknum semata, bukan kebijakan sesuai dengan hati nuraninya.
Dalam konteks kepemimpinan Islam
misalnya, sosok Nabi Muhammad Saw dapat dijadikan figur atau bahan replika kepemimpinan
Indonesia saat ini. Katakanlah, ditengah kerumunan masyarakat jahiliyyah, yang
notabene adalah masyarakat penyembah berhala, beliau mampu menghanguskan
kebiadaban dan mampu menciptakan peradaban. Beliau juga mampu menyatukan banyak
kabilah (Muslim-non Muslim) dengan satu perundang-undangan tertulis, yaitu
“Piagam Madinah” tanpa ada perpecahan sedikitpun.
Selain itu, beliau juga mampu
mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan kepribadian yang santun, ramah, tegas
dan bijaksana, misalnya saat beliau menjadi seorang saudagar, beliau bersikap
jujur, sederhana, bahkan beliau membagi-bagikan harta yang dimiliki kepada
fakir miskin, dan di saat beliau menjadi pengembala, beliau tidak pernah merasa
malu dengan ejekan masyarakat sekitar. Jadi, tidak mengherankan jika Nabi
Muhammad Saw di sebut sebagai pemimpin nomor satu yang sangat berpengaruh di
dunia. (Michael H. Hart: 2009).
Menyelisik lebih dalam contoh diatas,
yang menjadi sorotan adalah bagaimana pemimpin Indonesia, Joko Widodo
meneladani kepemimpinan Nabi Muhmammad Saw sebagai revolusioner sejati dunia.
Mengutip Prof. Dr. Matthias Lutz Bachmann, bahwa pemimpin harus menciptakan
keramahtamahan universal(cosmopolitan right). Artinya, segala
kesenjangan sosial (kemiskinan, penindasan, kekerasan, dll) harus segera
diselesaikan, yakni dengan cara perbaikan karakter pemimpin, keteladanan, dan
juga memantaskan diri sebagai “Nabi” (dalam bahasa Arab), atau “Satria
Piningit” (dalam bahsa Jawa) untuk Indonesia, agar tercipta kemaslahatan
bersama antar masyarakat dalam wadah Negara.
Karena jika mengingat perjalanan Jokowi
sebagai pemimpin negara, sejauh ini harus diakui bahwa kepemimpinannya masih
jauh dari hakikat kepemimpinan berkarakter. Hal ini tercermin dengan
tidak adanya perubahan dan pembaruan yang signifikan. Bahkan, visi dan misi
Jokowi dapat dikatakan nonsen. Sebagai contoh, maraknya tindak kriminal seperti
tawuran, narkotika, minuman keras, sexsual, dan lingkar setan korupsi yang
belum bisa terentaskan.
Oleh karena itu, langkah awal untuk
menciptakan peradaban di Negara demokrasi ini, sudah sepantasnya Jokowi
meneladani kepemimpinan pofetik ala Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya dengan
syarat sikap benar (siddiq), cerdas (fathanah),
menyampaikan (amanah), dan menyampaikan (tabligh).
Dengan begitu, kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman serta kemaslahatan akan
lebih menjanjikan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Wallahua’lam bi
al-shawab. (Tulisan ini pernah dimuat di koran Muria, edisi 27 Mei 2015)
*Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang dan Pegiat kajian ilmu politik di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme Semarang
