 |
| Oleh: Fitrotun Nisa* |
Wanita sering ditampilkan sebagai mahluk kontroversi, tak ayal setiap gerak-geriknya selalu menjadi sorotan publik.
Seperti halnya masalah kepemimpinan perempuan
yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat publik. Berbagai pendapat baik yang pro maupun kontra pun bergemuruh. Bagi yang
pro, wanita itu juga memiliki hak yang setara dengan laki-laki yakni salah
satunya menjadi pemimpin asalkan mereka mampu. Sedangkan bagi yang kontra,
mereka berpendapat bahwa wanita itu tugasnya hanya mencukupi kebutuhan
keluarga, wilayah dapur, sumur, dan kasur.
Keterwakilan perempuan dalam dunia politik terkesan masih dipandang sebelah
mata. Hal ini bisa kita lihat pada pemilihan umum legislatif (pileg) 2014 lalu,
kaum hawa hanya dipatok kuota sebesar 30 persen untuk mengisi nama calon yang
ada dalam setiap partai. Benarkah sebutan perempuan ditakdirkan sebagai mahluk
yang lemah? Padahal sejatinya tidak . wanita atau perempuan pada dasarnya
memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki, serta memiliki hak yang sama
dengan laki-laki dalam berbagai hal termasuk menjadi seorang pemimpin.
Menurut sebagian ulama’, perempuan haram menjadi pemimpin. Mereka beranggapan bahwa wanita itu kodratnya dipimpin, bukan yang
memimpin. Pendapat tersebut didasarkan pada salah satu firman Allah SWT yang
mengatakan, “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”. (QS. An-Nisaa (4) : 34). Karena persepsi tersebut,
akhirnya sebagian masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak selayaknya menjadi
pemimpin, apalagi menjadi pemimpin rakyat karena wanita itu lemah, jiwanya labil,
serta kurang cakap.
Faktor Budaya
Kepemimpinan seorang perempuan sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Yakni pemimpin
di sebuah negeri ‘arsyun ‘adzim atau kerajaan super power, negeri Saba’.
Ia merupakan pemimpin perempuan nan cantik jelita bernama Ratu Bilqis. Dengan kecakapannya
dalam memimpin negeri Saba’, akhirnya negeri Saba’ menjadi negeri yang makmur dan
tentram. Bahkan pada akhirnya Nabi Sulaiman tertarik pada Ratu Bilqis dan menyatukan
kedua kerajaan tersebut tanpa merendahkan Ratu Bilqis.
Di Indonesia sendiri, perempuan yang pertama kali memimpin adalah RatuSima
(674-695 M). Meskipun perempuan, Ratu Sima dapat memerintah kerajaan Kalingga (Jepara,
Jawa Tengah) dengan sangat adil dan bijaksana, sehingga tak mengherankan rakyatnya
hidup dengan makmur dan sejahtera. Kedua ratu tersebut merupakan bukti kalau perempuan
juga bisa menjadi pemimpin yang berhasil.
Pada dasarnya, masih banyaknya penolakan kepemimpinan seorang
perempuan di negeri ini bukan disebabkan oleh sosok perempuan yang dianggap tidak
mampu mengemban amanah sebagai pemimpin, melainkan karena faktor budaya. Yakni telah
mengguritanya tonggak kepemimpinan dipegang dan dikendalikan oleh laki-laki,
sehingga keadaan tersebut pada akhirnya melahirkan suatu sikap yang
menghegemoni cara pandang masyarakat dan seolah mereka dibuat selalu
"mengamini" kepemimpinan laki-laki dibanding kepemimpinan perempuan.
Dalam konteks negara Indonesia, masalah kepemimpinan wanita seharusnya tidak
perlu diperdebatkan. Apalagi dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 telah menjamin
kedudukan setiap warga negara tak terkecuali seorang wanita, serta hak-haknya dilindungi.
Memilih maupun dipilih merupakan salah satu hak bagi semua masyarakat tak terkecuali seorang wanita.
Memberikan Kesempatan
Harus diakui hingga saat ini masih banyak masyaraakat Indonesia yang masih mempermasalahkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Padahal di Indonesia sendiri, banyak sekali pemimpin seorang wanita, mulai dari ranah legislatif hingga eksekutif, bahkan yudikatif. Munculnya para pemimpin perempuan menunjukkan kalau kaum hawa juga bisa sukses
memimpin masyarakat jika mereka diberi kesempatan.
Di Indonesia,
saat ini pun
terdapat pula beberapa Kabupaten dan Kota serta Provinsi yang pemimpinya adalah seorang perempuan, yang mereka tergolong sukses. Kota Surabaya misalnya, ada seorang bernama Tri Risma Harini, Kota Tangerang dipimpin oleh Airin Rachmi Diany. Di Jawa Tengah sendiri beberapa Kabupaten dipimpin oleh Bupati perempuan, Widya Kandi Susanti
(Kendal), Rina Iriani
(Karangayar).
Dan tidak terlupakan, perjuangan orang kedua di Jawa
Tengah beberapa waktu lalu, yakni Rustriningsih. Rustri sukses mendampingi Bibit Waluyo memimpin Jawa Tengah periode 2008-2013, dan memberikan kesuksesan bagi Jateng khususnya. Sebelumnya, Rustri pernah menjabat sebagai Bupati Kebumen dua periode. Keberhasilan perempuan-perempuan itu sebagai pemimpin di daerahnya masing-masing adalah cermin dan bukti bahwa perempuan juga dapat menjadi pemimpin yang berhasil asal mereka diberi kesempatan untuk membuktikan diri..
Bung Karno pernah mencetuskan, “Kita tidak bisa menyusun suatu negara dan masyarakat,
jika kita tidak mengerti soal perempuan.
Sebab, perempuan adalah sumber dari kebudayaan.” Atas dasar itulah seharusnya para kaum hawa tergerak hati nuraninya untuk menjadi
seorang pemimpin dan ikut mewarnai dunia perpolitikan. Dengan adanya perempuan dalam
dunia politik, diharapkan mampu merubah wajah politik menjadi lebih manusiawi.
Jadi, sudah selayaknya masyarakat tidak lagi mempermasalahkan masalah
kepemimpinan perempuan, seharusnya masyarakat mendukung hal tersebut.
Untuk menjadi pemimpin perempuan yang sukses,
maka perempuan itu harus aktif, selektif,
bebas, dinamis, kritis, bertanggung jawab dan mandiri, namun tetap
santun, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Serta aktif dalam berbagai bidang kehidupan,
baik di ranah publik maupun di ranah domestik. Selain itu menjadi pemimpin perempuan
bukanlah hal tabu yang dilakukan. Akan tetapi pemimpin perempuan adalah sosok pemimpin
yang bisa mendobrak kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia
serta berani menyatakan kebenaran walaupun maut tantangannya.
Selain itu perempuan harus menjadi pemimpin yang gemilang, yakni pemimpin yang
dapat memadukan antara keluarga dan jabatan menjadi satu. Sebab, sejatinya dua hal
tersebut sama pentingnya. Jika seorang pemimpin hanya mementingkan keluarganya
maka rakyatnya yang akan sengsara, begitu juga jika seorang pemimpin hanya mementingkan
kepentingan rakyat maka keluarganya terutama anaknya yang akan menanggung kesengsaraan
karena kurangnya kasih sayang.
Agar pemimpin perempuan tidak dianggap sebelah mata, maka sebagai generasi perempuan
penerus bangsa, kita harus memulai belajar untuk menjadi pemimpin, baik itu di
lingkungan sekolah, keluarga, organisasi, maupun masyarakat. Selain itu, dengan
penanam jiwa kepemimpinan sejak dini diharapkan pemimpin perempuan dan perempuan
berpendidikan semakin banyak di
Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negeri yang lebih sejahtera, tentram,
makmur serta jauh dari kata “korupsi, kolusi serta nepotisme” (KKN). Wallahua’lam
bi al-shawab. (*)
*Mahasiswa UIN Walisongo, Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan leader of
perkumpulan generasi perempuan gemilang
Kota Purwodadi
